Di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta dan angka pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan pemerintah, terdapat denyut nadi ekonomi yang sebenarnya: sektor informal. Sektor ini adalah rumah bagi jutaan orang yang setiap harinya menggantungkan hidup pada dagangan kaki lima, jasa ojek online, buruh cuci, hingga pengumpul barang bekas. Namun, saat ini, narasi "ketangguhan" ekonomi Indonesia sedang diuji oleh badai ketidakpastian global yang tak menentu.
Pekerja informal seringkali disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa atau katup penyelamat ekonomi. Ketika krisis moneter 1998 menghantam dan sektor perbankan serta korporasi besar tumbang, sektor informallah yang menyerap limpahan tenaga kerja yang terkena PHK. Namun, memuji mereka hanya karena mampu "bertahan hidup" tanpa memberikan perlindungan yang layak adalah sebuah ketidakadilan struktural. Di tahun 2026 ini, tantangan yang dihadapi bukan lagi sekadar krisis kesehatan pasca-pandemi, melainkan ancaman inflasi kronis, perubahan iklim yang merusak produktivitas pangan, dan disrupsi kecerdasan buatan (AI) yang mulai merambah pekerjaan kasar.
Informal Lebih dari Sekadar Pedagang Kecil
Untuk memahami nasib mereka, kita harus membedah siapa sebenarnya pekerja informal ini. Menurut klasifikasi internasional, pekerja informal adalah mereka yang bekerja tanpa kontrak hukum yang jelas, tidak memiliki perlindungan jaminan sosial, dan seringkali bekerja dalam kondisi yang tidak teratur. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menunjukkan bahwa lebih dari 60% tenaga kerja kita berada di sektor ini.
Mereka terbagi dalam beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah para pengusaha mikro—pemilik warung makan atau bengkel kecil—yang memiliki sedikit aset namun sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan baku. Lapisan kedua adalah pekerja keluarga yang tidak dibayar. Lapisan ketiga, yang kini paling banyak disorot, adalah pekerja gig atau mitra platform digital. Terakhir adalah buruh harian lepas yang nasibnya ditentukan oleh cuaca atau ketersediaan proyek konstruksi.
Tekanan Inflasi dan Erosi Daya Beli
Masalah utama yang menghantui pekerja informal saat ini adalah inflasi pangan dan energi. Bagi seorang pekerja formal dengan gaji bulanan yang menyesuaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), inflasi mungkin berarti pengurangan gaya hidup. Namun bagi pekerja informal, inflasi berarti pengurangan porsi makan keluarga.
Ketika harga beras atau minyak goreng naik, seorang pedagang gorengan di pinggir jalan menghadapi dilema eksistensial. Jika ia menaikkan harga gorengannya, pelanggannya yang juga berasal dari kalangan menengah bawah akan lari. Jika ia mengurangi ukuran gorengannya, ia dituduh curang. Jika ia menanggung beban kenaikan harga tersebut sendirian, maka modal usahanya perlahan akan habis untuk konsumsi sehari-hari. Inilah yang disebut dengan "pemiskinan perlahan" (slow impoverishment) di mana mereka tetap bekerja keras, namun kekayaannya terus tergerus oleh biaya hidup yang tidak terkendali.
Paradoks Gig Economy: Fleksibilitas atau Eksploitasi?
Kehadiran teknologi digital awalnya dianggap sebagai juru selamat. Ojek online, kurir ekspedisi, dan platform jasa freelance memberikan harapan bahwa siapa pun bisa bekerja kapan saja. Namun, realita di lapangan menunjukkan pola yang berbeda. Para pekerja ini terjebak dalam apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai "prekaritas".
Meskipun disebut "mitra", mereka tidak memiliki kekuatan tawar untuk menentukan tarif. Algoritma menentukan siapa yang mendapat orderan dan siapa yang tidak. Di tengah ketidakpastian ekonomi, perusahaan platform seringkali memotong insentif untuk menjaga profitabilitas perusahaan di mata investor. Dampaknya, para mitra harus bekerja lebih lama—seringkali 12 hingga 14 jam sehari—hanya untuk mendapatkan penghasilan yang sama dengan dua tahun lalu. Tanpa perlindungan kesehatan dan hari tua dari perusahaan, risiko kecelakaan kerja atau jatuh sakit sepenuhnya ditanggung oleh individu tersebut.
Jaminan Sosial: Antara Kebutuhan dan Ketidakmampuan
Salah satu lubang terbesar dalam nasib pekerja informal adalah perlindungan sosial. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan telah meluncurkan program untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Namun, tingkat partisipasinya masih sangat rendah. Mengapa?
Bagi seseorang yang penghasilannya tidak menentu, membayar iuran bulanan—sekecil apa pun itu—seringkali dianggap sebagai beban tambahan daripada investasi. Ada ketidakpercayaan mendasar terhadap sistem birokrasi, ditambah dengan kebutuhan mendesak untuk pengeluaran jangka pendek seperti biaya sekolah anak atau cicilan motor. Akibatnya, ketika terjadi kecelakaan kerja atau kematian kepala keluarga, keluarga tersebut hampir dipastikan akan jatuh ke bawah garis kemiskinan ekstrem.
Perubahan Iklim Pekerja Informal Sektor Agrikultur
Ketidakpastian ekonomi tidak bisa dilepaskan dari krisis iklim. Pekerja informal di sektor pertanian dan perikanan adalah yang paling terdampak. Pola cuaca yang tidak menentu membuat petani sering mengalami gagal panen. Nelayan kecil dengan perahu motor sederhana tidak lagi bisa memprediksi keberadaan ikan akibat suhu laut yang berubah.
Ketika sektor agrikultur terganggu, terjadi migrasi besar-besaran ke kota. Orang-orang desa mengadu nasib di Jakarta atau Surabaya, namun karena tidak memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan sektor formal, mereka berakhir kembali menjadi pekerja informal di kota. Hal ini menciptakan kepadatan yang luar biasa di sektor informal perkotaan, meningkatkan persaingan antar-pedagang kecil, dan menurunkan standar upah riil di jalanan.
Akses Permodalan dan Jeratan Pinjaman Online
Di tengah kesulitan ekonomi, kebutuhan akan modal kerja seringkali mendesak. Sektor perbankan formal masih sangat kaku dalam memberikan kredit kepada pekerja informal karena dianggap berisiko tinggi (high risk). Ketidakmampuan menunjukkan slip gaji atau laporan keuangan yang rapi membuat mereka ditolak oleh bank.
Kesenjangan ini diisi oleh munculnya teknologi finansial (fintech) dalam bentuk pinjaman online (pinjol). Bagi pekerja informal yang butuh uang cepat untuk memperbaiki gerobak atau membeli stok barang, pinjol tampak seperti malaikat penolong. Namun, tanpa regulasi yang ketat dan literasi keuangan yang baik, banyak yang terjebak dalam lingkaran utang dengan bunga selangit. Kasus-kasus di mana pekerja informal kehilangan aset satu-satunya karena gagal bayar pinjol kini menjadi berita harian di media massa.
Peran Negara: Bukan Sekadar Bansos
Seringkali, solusi pemerintah saat terjadi gejolak ekonomi hanyalah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tentu, BLT sangat menolong untuk jangka pendek, namun itu bukan solusi permanen. Nasib pekerja informal membutuhkan pendekatan yang lebih struktural dan bermartabat.
Pertama, perlunya kebijakan "formalisasi ringan". Artinya, pemerintah harus mempermudah UMKM untuk terdaftar secara legal tanpa birokrasi yang membebani. Dengan legalitas, mereka bisa mengakses kredit perbankan yang lebih murah (seperti KUR) dan mendapatkan perlindungan hukum.
Kedua, desain jaminan sosial yang lebih adaptif. Mengapa tidak ada skema di mana iuran BPJS pekerja informal dipotong langsung dari setiap transaksi digital mereka secara otomatis namun dalam jumlah yang sangat kecil? Atau, pemerintah bisa memberikan subsidi penuh pada iuran jaminan kecelakaan kerja bagi mereka yang berada di desil kemiskinan tertentu.
Ketiga, penguatan ruang publik untuk ekonomi rakyat. Banyak pekerja informal diusir atas nama estetika kota. Padahal, jika dikelola dengan baik, sentra kuliner kaki lima atau pasar rakyat adalah motor penggerak ekonomi yang luar biasa. Tata ruang kota harus inklusif terhadap keberadaan pekerja informal, bukan justru memusuhi mereka.
Pendidikan dan Reskilling: Menghadapi Era AI
Kita harus jujur bahwa beberapa pekerjaan informal akan hilang akibat otomatisasi. Pekerja administrasi lepas atau buruh gudang kini mulai digantikan oleh sistem yang lebih efisien. Oleh karena itu, program reskilling atau pelatihan ulang keterampilan harus menyasar pekerja informal, bukan hanya pengangguran baru.
Pemerintah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) harus lebih jemput bola. Pelatihan mengenai pemasaran digital, manajemen keuangan dasar, atau penggunaan teknologi tepat guna harus diberikan secara gratis dan mudah diakses. Tujuannya agar mereka tidak hanya bertahan hidup, tapi bisa "naik kelas" menjadi pengusaha yang lebih stabil.
Solidaritas Sosial: Kekuatan Komunitas
Di tengah absennya negara di beberapa lini, pekerja informal sebenarnya telah menciptakan sistem perlindungannya sendiri. Kita melihat adanya komunitas ojek online yang saling bantu saat ada rekan yang kecelakaan, atau arisan pasar yang menjadi sumber modal darurat.
Solidaritas sosial ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Warta Media Online memandang bahwa penguatan organisasi atau serikat pekerja informal adalah langkah kunci. Dengan berserikat, mereka memiliki daya tawar yang lebih kuat terhadap perusahaan platform, pengelola pasar, maupun pemerintah. Suara mereka tidak lagi bisa diabaikan sebagai suara individu yang terfragmentasi, melainkan sebagai kekuatan kolektif yang menentukan stabilitas sosial.
Tantangan Global 2026: Sebuah Refleksi
Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik menyebabkan harga energi tetap tinggi, dan proteksionisme perdagangan membuat barang impor lebih mahal. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sektor informal adalah benteng terakhir. Jika benteng ini runtuh karena tekanan ekonomi yang terlalu berat, maka dampak sosialnya—seperti meningkatnya kriminalitas dan ketidakstabilan politik—akan sangat mahal harganya.
Ketidakpastian ekonomi adalah keniscayaan, namun kerentanan pekerja informal adalah pilihan kebijakan. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus-menerus terpapar risiko tanpa pelindung. Kebijakan ekonomi harus mulai bergeser dari pro-korporasi besar menuju pro-pelaku ekonomi rakyat.
Kesimpulan: Harapan untuk Masa Depan
Nasib pekerja informal di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini memang penuh dengan awan mendung. Namun, ada harapan jika ada kemauan politik yang kuat. Pekerja informal tidak butuh belas kasihan; mereka butuh keadilan akses. Keadilan terhadap modal, keadilan terhadap perlindungan hukum, dan keadilan terhadap ruang hidup.
Sebagai bagian dari masyarakat, kita juga memiliki peran. Mendukung warung tetangga, memberikan tip yang layak bagi kurir, atau sekadar menghargai keberadaan mereka di jalanan adalah langkah awal dari solidaritas kemanusiaan. Namun, pada akhirnya, negara harus hadir dengan kebijakan yang nyata.
Warta Media Online akan terus mengawal isu-isu kerakyatan ini. Karena kami percaya, ekonomi yang sehat bukan dilihat dari seberapa tinggi indeks harga saham gabungan, melainkan dari seberapa aman seorang pedagang kecil bisa tidur di malam hari tanpa perlu cemas apakah besok ia bisa kembali berjualan dan memberi makan keluarganya.
Masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang paling rentan. Jika sektor informal kuat, maka Indonesia akan kuat menghadapi badai ekonomi apa pun di masa depan. Mari kita berhenti memuji ketangguhan mereka, dan mulai bekerja untuk menjamin kesejahteraan mereka.
Penulis : Erika Anggreini
Gambar ilustrasi : Pixabay & Gemini AI
Link Gambar :
Gambar oleh
Hung Pham Gia
dari Pixabay
Gambar oleh
Pexels
dari Pixabay
Ilustrasi tambahan oleh Gemini AI
-
Badan Pusat Statistik – Persentase Pekerja Informal di Indonesia
Menunjukkan bahwa lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal. -
ILO – Pekerja Informal di Indonesia
Menjelaskan karakteristik pekerja informal: tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, dan pendapatan tidak menentu. -
Sektor Informal: Pengertian, Ciri, dan Contohnya
Mengulas jenis pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, ojek online, dan usaha mikro. -
Dampak Kenaikan Harga terhadap Pekerja Informal
Menjelaskan bahwa pekerja informal paling terdampak saat harga kebutuhan pokok naik karena tidak memiliki gaji tetap.
Warta Media Online.
Tidak ada komentar
Posting Komentar